Sanana, – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga salah satu jemaah haji asal Kabupaten Sula yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian DPRD Provinsi Maluku Utara terhadap masyarakat yang sedang berduka, sekaligus memastikan keluarga memperoleh informasi yang jelas terkait proses penyelenggaraan ibadah haji. Dalam kesempatan itu, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kepulauan Sula, H. Abdullah Jatima, menjelaskan bahwa seluruh proses penanganan jemaah haji yang wafat telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. “Kementerian Haji dan Umroh berkoordinasi dengan pihak…
Penulis: YP
Ternate – Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa keberadaan gerai Indomaret dan Alfamart di daerah tidak boleh ditutup hanya karena munculnya program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul hasil kesepakatan antara manajemen Indomaret dan serikat pekerja yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu; Selasa (26/5). Dalam pertemuan itu, terdapat lima poin kesepakatan penting terkait perlindungan hak pekerja, pembayaran upah lembur, hingga jaminan tidak adanya intimidasi terhadap karyawan. Ketua DPD SPN Maluku Utara mengatakan, persoalan hubungan industrial yang telah diselesaikan secara baik menjadi bukti bahwa perusahaan retail modern masih memiliki peran besar terhadap penyerapan…
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Pertemuan tersebut mayoritas membahas usulan anggaran pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah di Maluku Utara. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Maluku Utara diketahui mengajukan kebutuhan anggaran besar ke pemerintah pusat. Bahkan, total usulan pembangunan infrastruktur yang disampaikan mencapai lebih dari Rp8 triliun untuk sektor jalan dan Rp1 triliun untuk sumber daya air, irigasi, serta pengendalian banjir. Memasuki tahun 2026, Sherly kembali bertemu AHY di Jakarta dengan membawa proposal pembangunan…
Transformasi digital merupakan bagian penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan modern. Digitalisasi hadir bukan hanya untuk memperkuat citra pemerintah di ruang publik, tetapi lebih jauh untuk menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberhasilan transformasi digital seharusnya diukur dari kualitas pelayanan publik yang dirasakan rakyat secara langsung, bukan semata-mata dari aktivitas komunikasi di media sosial. Di Provinsi Maluku Utara, masyarakat mulai menaruh perhatian terhadap arah transformasi digital yang dijalankan pemerintahan Sherly Tjoanda. Banyak pihak menilai program digitalisasi pemerintahan belum sepenuhnya berorientasi pada penguatan sistem pelayanan publik. Sebaliknya, ruang digital justru lebih banyak diisi…
Dalam sistem demokrasi, setiap tuntutan publik harus memiliki dasar yang kuat dan mencerminkan kehendak masyarakat secara luas. Tidak semua kelompok yang menyuarakan aspirasi otomatis mewakili keseluruhan rakyat. Karena itu, besarnya tuntutan harus sejalan dengan persebaran suara, kekuatan dukungan, dan legitimasi yang nyata di tengah masyarakat. Demokrasi bukan hanya soal siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang benar-benar mendapat kepercayaan publik. Sebuah tuntutan akan memiliki nilai moral dan politik yang kuat apabila lahir dari aspirasi masyarakat yang luas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa legitimasi rakyat, tuntutan berisiko menjadi kepentingan kelompok tertentu semata. Dalam konteks politik dan pemerintahan daerah, persebaran suara…
SOFIFI – Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara menyesalkan belum optimalnya realisasi program santunan kematian yang sebelumnya menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Program yang diharapkan dapat membantu masyarakat kecil saat mengalami musibah duka tersebut dinilai belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Ketua Fraksi Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menegaskan bahwa bantuan sosial seperti santunan kematian bukan sekadar program administratif, tetapi merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial. “Banyak masyarakat mempertanyakan keberlanjutan program santunan kematian yang dulu disampaikan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah. Jangan sampai visi dan misi…
SOFIFI — Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara melayangkan kritik keras terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. FENI Haltim di Teluk Buli Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola sumber daya alam yang dinilai belum transparan serta berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Ketua Fraksi Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menegaskan bahwa kegiatan operasional PPT. FENI Haltim perlu ditinjau secara menyeluruh, terutama menyangkut aspek perizinan, kontribusi terhadap pendapatan daerah, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan. “Fraksi Hanura melihat adanya indikasi persoalan serius dalam pengelolaan pertambangan oleh PT. FENI Haltim. Ini tidak…
Weda – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Maluku Utara, Yusran Pauwah, membantah keras pemberitaan yang menyebut adanya pemotongan iuran serikat pekerja secara sepihak terhadap sejumlah karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Ia menegaskan bahwa mekanisme keanggotaan dan iuran SPN dilakukan sesuai prosedur organisasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Yusran, setiap pekerja yang tergabung dalam SPN wajib melalui proses administrasi keanggotaan, termasuk pengisian formulir dan persetujuan terkait iuran anggota. Karena itu, ia menilai tudingan adanya pemotongan tanpa persetujuan perlu dikaji secara objektif dan tidak disimpulkan sepihak. “SPN adalah organisasi resmi yang bekerja berdasarkan aturan.…
SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Forum tersebut menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, sekaligus menyelaraskan program pemerintah provinsi dengan kebutuhan kabupaten/kota di Maluku Utara. Dalam pembahasan Musrenbang RKPD 2027, wajib menjadi perhatian khusus diarahkan pada pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, terutama Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Kedua daerah tersebut dinilai masih membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 mengacu…
Tulisan ini seharusnya tidak berhenti sebagai kritik ke luar, melainkan berani diarahkan kembali kepada diri sendiri. Karena bisa saja, tanpa disadari, apa yang selama ini dikritik justru menjadi cermin dari sikap dan cara berpikir kita sendiri. Ada kecenderungan untuk fasih berbicara tentang kekuasaan—tentang bagaimana ia harus digunakan, tentang pentingnya visi, tentang dampak bagi rakyat—namun pada saat yang sama, belum tentu semua itu benar-benar dipahami sebagai tanggung jawab yang konkret. Merebut kekuasaan memang membutuhkan strategi, keberanian, dan daya tahan. Tetapi menggunakan kekuasaan menuntut sesuatu yang lebih dalam: kapasitas, keteguhan sikap, dan kejelasan arah. Di titik ini, pertanyaannya menjadi lebih personal—apakah selama…