Penulis: YP

SOFIFI — Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara melayangkan kritik keras terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. FANI di wilayah Maluku Utara. Kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola sumber daya alam yang dinilai belum transparan serta berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Ketua Fraksi Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menegaskan bahwa kegiatan operasional PT. FANI perlu ditinjau secara menyeluruh, terutama menyangkut aspek perizinan, kontribusi terhadap pendapatan daerah, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan. “Fraksi Hanura melihat adanya indikasi persoalan serius dalam pengelolaan pertambangan oleh PT. FANI. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah daerah harus hadir dan…

Read More

Weda – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Maluku Utara, Yusran Pauwah, membantah keras pemberitaan yang menyebut adanya pemotongan iuran serikat pekerja secara sepihak terhadap sejumlah karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Ia menegaskan bahwa mekanisme keanggotaan dan iuran SPN dilakukan sesuai prosedur organisasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Yusran, setiap pekerja yang tergabung dalam SPN wajib melalui proses administrasi keanggotaan, termasuk pengisian formulir dan persetujuan terkait iuran anggota. Karena itu, ia menilai tudingan adanya pemotongan tanpa persetujuan perlu dikaji secara objektif dan tidak disimpulkan sepihak. “SPN adalah organisasi resmi yang bekerja berdasarkan aturan.…

Read More

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Forum tersebut menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, sekaligus menyelaraskan program pemerintah provinsi dengan kebutuhan kabupaten/kota di Maluku Utara. Dalam pembahasan Musrenbang RKPD 2027, wajib menjadi perhatian khusus diarahkan pada pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, terutama Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Kedua daerah tersebut dinilai masih membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 mengacu…

Read More

Tulisan ini seharusnya tidak berhenti sebagai kritik ke luar, melainkan berani diarahkan kembali kepada diri sendiri. Karena bisa saja, tanpa disadari, apa yang selama ini dikritik justru menjadi cermin dari sikap dan cara berpikir kita sendiri. Ada kecenderungan untuk fasih berbicara tentang kekuasaan—tentang bagaimana ia harus digunakan, tentang pentingnya visi, tentang dampak bagi rakyat—namun pada saat yang sama, belum tentu semua itu benar-benar dipahami sebagai tanggung jawab yang konkret. Merebut kekuasaan memang membutuhkan strategi, keberanian, dan daya tahan. Tetapi menggunakan kekuasaan menuntut sesuatu yang lebih dalam: kapasitas, keteguhan sikap, dan kejelasan arah. Di titik ini, pertanyaannya menjadi lebih personal—apakah selama…

Read More

Di banyak negara, kisah tentang parlemen tidak selalu dimulai dari ruang sidang yang penuh perdebatan. Kadang justru dimulai dari lorong-lorong sepi, dari pertemuan kecil yang tidak tercatat, dari kalimat-kalimat yang diucapkan dengan hati-hati. Di Filipina, cerita itu pernah mengeras menjadi kemarahan publik. Program yang seharusnya membawa pembangunan ke daerah justru berubah menjadi simbol ketergantungan. Anggota parlemen membawa daftar kebutuhan rakyat, tetapi realisasinya bergantung pada persetujuan eksekutif. Dari situlah lahir praktik yang dikenal luas sebagai pork barrel—sebuah sistem yang perlahan menggeser posisi parlemen dari pengawas menjadi pihak yang menunggu “lampu hijau”. Jauh di India, bentuknya lebih halus. Seorang anggota parlemen bisa…

Read More

Kepulauan Sula – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, mendesak KONI Sula untuk segera duduk bersama dengan PSSI Sula guna memastikan cabang olahraga sepak bola dari Kabupaten Kepulauan Sula dapat ikut serta dalam Porprov Maluku Utara 2026. Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembinaan olahraga daerah, khususnya sepak bola yang dinilai memiliki potensi besar namun belum mendapatkan ruang representasi yang optimal di tingkat provinsi. Menurut Yusran, koordinasi antara KONI dan PSSI di tingkat kabupaten merupakan kunci utama dalam memastikan kesiapan atlet dan administrasi keikutsertaan dalam ajang Porprov 2026. Ia menilai, jika kedua lembaga ini tidak segera…

Read More

Weda – Kebijakan Pemerintah pusat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah, kualitas, dan pemerataan pendidikan di Provinsi Maluku Utara. Dalam perspektif saya, relasi antara pusat dan daerah dalam sektor pendidikan masih menunjukkan pola yang cenderung top-down, sehingga sering kali kurang sepenuhnya mengakomodasi karakteristik geografis dan sosial daerah kepulauan seperti Maluku Utara. Pemerintah pusat secara konsisten menetapkan standar nasional pendidikan sebagai instrumen untuk menjaga mutu pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Kebijakan ini memiliki tujuan yang rasional, yaitu menciptakan kesetaraan kualitas pendidikan antarwilayah. Namun, dalam implementasinya, standar yang seragam sering kali menghadapi kendala di daerah kepulauan. Maluku Utara menghadapi tantangan distribusi…

Read More

Weda – Pekerja perempuan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi modern, namun dalam praktiknya masih menghadapi ketimpangan struktural yang berakar pada konstruksi sosial, budaya, dan kebijakan yang belum sepenuhnya responsif terhadap prinsip kesetaraan gender. Dalam konteks ini, feminisme pekerja hadir bukan sekadar sebagai gerakan ideologis, tetapi sebagai pendekatan analitis dan praksis untuk memastikan bahwa perempuan memperoleh hak, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam dunia kerja. Secara konseptual, feminisme pekerja berangkat dari pemahaman bahwa relasi kerja tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dalam perspektif teori feminis, terutama feminist political economy, perempuan kerap…

Read More

Weda – Perubahan struktur ekonomi di Provinsi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan akselerasi yang signifikan, terutama didorong oleh ekspansi industri berbasis sumber daya alam dan peningkatan arus investasi. Transformasi ini menghadirkan peluang besar dalam penciptaan lapangan kerja, namun secara simultan juga memunculkan tantangan baru dalam tata kelola ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam perspektif kelembagaan, peran serikat pekerja saat ini tidak lagi terbatas pada fungsi representasi normatif, tetapi berkembang menjadi aktor strategis dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan perlu bergeser dari pola konfrontatif menuju model kolaboratif berbasis…

Read More

Weda – Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei menjadi tonggak penting perjuangan kelas pekerja global. Momentum ini tidak hanya merepresentasikan solidaritas, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas kondisi nyata pekerja dalam sistem ekonomi modern yang terus berkembang. May Day harus dimaknai sebagai sarana evaluasi terhadap relasi industrial, distribusi kesejahteraan, serta keberpihakan kebijakan publik terhadap pekerja. Dinamika Ketenagakerjaan di Maluku Utara Provinsi Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama pada sektor pertambangan, perikanan, dan perkebunan. Ekspansi industri sumber daya alam telah membuka banyak peluang kerja dan mendorong pertumbuhan regional. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya menghadirkan keadilan bagi pekerja.…

Read More