Ternate – Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa keberadaan gerai Indomaret dan Alfamart di daerah tidak boleh ditutup hanya karena munculnya program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul hasil kesepakatan antara manajemen Indomaret dan serikat pekerja yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu; Selasa (26/5). Dalam pertemuan itu, terdapat lima poin kesepakatan penting terkait perlindungan hak pekerja, pembayaran upah lembur, hingga jaminan tidak adanya intimidasi terhadap karyawan.
Ketua DPD SPN Maluku Utara mengatakan, persoalan hubungan industrial yang telah diselesaikan secara baik menjadi bukti bahwa perusahaan retail modern masih memiliki peran besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jangan sampai muncul opini bahwa Kopdes harus menggantikan Indomaret dan Alfamart. Kami mendukung penguatan koperasi desa, tetapi gerai retail modern yang sudah ada juga jangan ditutup karena menyangkut ribuan pekerja dan ekonomi masyarakat,” tegas Yusran.
Menurutnya, keberadaan retail modern selama ini membantu distribusi barang kebutuhan pokok hingga ke daerah terpencil, termasuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda di Maluku Utara.
Ia juga meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk menghadirkan kebijakan yang adil antara pengembangan koperasi desa dan keberlangsungan usaha retail modern. SPN menilai keduanya dapat berjalan berdampingan tanpa harus saling mematikan.
Sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa wacana terkait Kopdes Merah Putih bukan untuk menutup gerai retail modern yang sudah ada, melainkan hanya membatasi ekspansi izin baru di sejumlah wilayah desa.
“Yang harus dipikirkan adalah perlindungan tenaga kerja. Jangan sampai ada kebijakan yang justru memicu PHK massal. Indomaret dan Alfamart harus tetap beroperasi, sementara Kopdes juga diperkuat sebagai mitra ekonomi rakyat,” lanjutnya.
Dalam audiensi antara manajemen Indomaret dan serikat pekerja yang disaksikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, lima poin kesepakatan berhasil dicapai, di antaranya pembayaran upah lembur bagi pekerja yang masuk pada hari libur nasional, pendataan ulang pekerja, hingga perlindungan terhadap buruh yang mengikuti aksi demonstrasi.
