Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Pertemuan tersebut mayoritas membahas usulan anggaran pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah di Maluku Utara.
Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Maluku Utara diketahui mengajukan kebutuhan anggaran besar ke pemerintah pusat. Bahkan, total usulan pembangunan infrastruktur yang disampaikan mencapai lebih dari Rp8 triliun untuk sektor jalan dan Rp1 triliun untuk sumber daya air, irigasi, serta pengendalian banjir.
Memasuki tahun 2026, Sherly kembali bertemu AHY di Jakarta dengan membawa proposal pembangunan lanjutan senilai sekitar Rp2,6 hingga Rp2,9 triliun. Agenda yang dibahas mencakup pembangunan jalan Trans Kie Raha, pengembangan Sofifi, sanitasi, irigasi, hingga infrastruktur dasar di kawasan industri dan wilayah pesisir Maluku Utara.
Namun di tengah intensitas pertemuan tersebut, kritik mulai muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa selama kurang lebih satu tahun masa pemerintahan Sherly Tjoanda sejak dilantik pada Februari 2025, masyarakat belum melihat pembuktian nyata yang signifikan terhadap hasil-hasil pertemuan strategis tersebut.
Publik menilai pemerintah daerah terlalu sering membangun narasi pertemuan dan komunikasi pusat-daerah, tetapi belum mampu menunjukkan progres konkret di lapangan. Persoalan jalan rusak, konektivitas antarwilayah, pelayanan dasar, hingga pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan masih menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai daerah Maluku Utara.
Sorotan juga mengarah pada kondisi Sofifi sebagai ibu kota provinsi yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar dan akses transportasi. Ironisnya, persoalan tersebut justru menjadi topik yang terus dibahas berulang dalam setiap pertemuan dengan pemerintah pusat tanpa percepatan realisasi yang jelas.
Masyarakat kini mulai mempertanyakan efektivitas diplomasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pertemuan dengan kementerian dinilai tidak cukup hanya menghasilkan foto, seremoni, dan wacana pembangunan, melainkan harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi rakyat. Apalagi Maluku Utara saat ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi akibat hilirisasi industri nikel, sehingga publik berharap hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke desa-desa dan pulau terluar.
