SOFIFI – Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara menyesalkan belum optimalnya realisasi program santunan kematian yang sebelumnya menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Program yang diharapkan dapat membantu masyarakat kecil saat mengalami musibah duka tersebut dinilai belum berjalan sesuai harapan masyarakat.
Ketua Fraksi Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menegaskan bahwa bantuan sosial seperti santunan kematian bukan sekadar program administratif, tetapi merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.
“Banyak masyarakat mempertanyakan keberlanjutan program santunan kematian yang dulu disampaikan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah. Jangan sampai visi dan misi hanya menjadi slogan politik tanpa realisasi nyata di lapangan,” tegas Yusran.
Fraksi Hanura menilai Sherly Tjoanda selaku Gubernur Maluku Utara perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan, penganggaran, hingga kendala yang menyebabkan program tersebut belum berjalan maksimal.
Menurut Yusran, masyarakat berhak mendapatkan kepastian karena program bantuan kematian sangat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu yang sedang menghadapi situasi duka.
Selain itu, Fraksi Hanura meminta Sherly Tjoanda selaku Gubernur Maluku Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program bantuan sosial agar tidak menimbulkan keresahan dan kekecewaan publik.
“Jika memang ada kendala anggaran atau regulasi, pemerintah harus jujur menyampaikan kepada publik. Jangan membiarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian,” tambahnya.
Fraksi Hanura juga menegaskan akan terus mengawal kebijakan sosial pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan DPRD agar seluruh program yang telah dijanjikan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku Utara.
Dalam pandangan Fraksi Hanura pada dokumen RPJMD Maluku Utara, program santunan kematian memiliki nilai penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta memastikan program bantuan sosial berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan demi menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
