Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menyampaikan keprihatinan atas aksi demonstrasi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kabupaten Kepulauan Sula yang berujung insiden kekerasan pada Jumat, 24 April 2026. Yusran menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dalam sistem demokrasi. Namun, ia menilai aksi yang berakhir ricuh tidak mencerminkan nilai intelektual yang selama ini melekat pada gerakan mahasiswa. “Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Kami menyayangkan jika penyampaian aspirasi justru diwarnai tindakan kekerasan yang merugikan banyak pihak,” ujar Yusran. Ia kemudian meminta peserta aksi dan aparat keamanan mengedepankan pendekatan dialogis. Ia…
Penulis: YP
Ketimpangan pembangunan infrastruktur masih menjadi persoalan mendasar dalam konteks wilayah kepulauan di Indonesia, terutama di kawasan timur seperti Maluku Utara. Selain itu, karakter geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tersebar menyebabkan biaya pembangunan meningkat, konektivitas terbatas, serta distribusi layanan publik yang tidak merata. Dengan demikian, akses antar pulau tidak hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan dan integrasi wilayah. Dampak Ketimpangan Infrastruktur Secara empiris, ketimpangan ini terlihat dari perbedaan kualitas jalan, pelabuhan, dan moda transportasi laut antar wilayah. Di satu sisi, pulau-pulau yang menjadi pusat ekonomi memiliki infrastruktur lebih baik. Namun di sisi lain, wilayah terpencil justru…
Kerangka Analisis Kebijakan dan Pendekatan Empiris Untuk memahami dampak kebijakan kuota produksi nikel secara komprehensif, analisis ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menelaah arah kebijakan, regulasi, serta dinamika politik ekonomi sumber daya. Sementara itu, pendekatan kuantitatif mengukur dampak terhadap indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan investasi. Secara empiris, Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, sektor nikel mendorong ekspansi industri secara signifikan. Namun, ketergantungan terhadap sektor ini meningkatkan risiko struktural ketika produksi dibatasi atau harga global menurun. Dengan demikian, struktur ekonomi daerah menjadi rentan terhadap perubahan eksternal. Keterkaitan dengan Rantai Pasok…
Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Undang-undang ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Selain itu, regulasi ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial serta melindungi hak asasi manusia di bidang pekerjaan. Di Indonesia, pemerintah awalnya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum. Selanjutnya, pemerintah mengubahnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun, perubahan tersebut memunculkan dinamika hukum karena sebagian pihak menilai kebijakan ini menggeser keseimbangan perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Pekerja Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan harus sejalan dengan…
Budaya pencak silat di Kabupaten Kepulauan Sula menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat kepulauan. Selain itu, masyarakat tidak hanya merayakan Idulfitri sebagai kemenangan spiritual, tetapi juga sebagai ruang budaya yang memperkuat identitas lokal. Pada momen tersebut, masyarakat menampilkan pencak silat sebagai pertunjukan tradisional. Oleh karena itu, tradisi ini tidak sekadar hiburan, tetapi juga sarat nilai historis dan sosial. Dengan demikian, pencak silat menunjukkan kemampuan budaya lokal dalam bertahan di tengah perubahan zaman. Sejarah dan Nilai Pencak Silat Secara historis, masyarakat mengembangkan pencak silat sebagai seni bela diri dan media pembentukan karakter. Pada awalnya, tradisi ini berfungsi untuk melatih pertahanan diri. Selanjutnya, masyarakat…
Permasalahan perizinan penangkapan ikan di Maluku Utara menjadi isu struktural yang berdampak langsung pada keberlanjutan ekonomi nelayan kecil. Selain itu, masyarakat kepulauan memandang laut bukan sekadar ruang produksi, tetapi juga ruang hidup yang melekat pada identitas sosial dan budaya. Namun, praktik regulasi perizinan sering lebih menguntungkan pelaku usaha berskala besar. Akibatnya, nelayan tradisional menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan informasi. Oleh karena itu, ketimpangan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Kebijakan Perikanan dan Tantangan Implementasi Secara normatif, pemerintah merancang kebijakan perikanan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004…
Tifa Gong sebagai Identitas Budaya Maluku Utara Tifa gong merupakan warisan budaya tak benda yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat musik tradisional, tetapi juga menjadi simbol identitas kolektif masyarakat kepulauan. Oleh karena itu, masyarakat menggunakan tifa gong dalam berbagai kegiatan adat. Dalam praktik sosial, masyarakat memainkan tifa gong untuk menandai momentum penting. Misalnya, mereka menggunakannya dalam ritual keagamaan, pesta adat, penyambutan tamu, dan perayaan komunitas. Selain itu, bunyi yang dihasilkan mencerminkan hubungan antara manusia, tradisi, dan ruang hidupnya. Sejarah dan Proses Difusi Budaya Secara historis, perkembangan tifa gong berkaitan erat…
Pariwisata di wilayah kepulauan sejak lama dipahami sebagai sektor yang memiliki hubungan erat dengan karakter geografis, budaya maritim, dan struktur sosial masyarakat pesisir. Dalam berbagai catatan penelitian, wilayah kepulauan tidak hanya menjadi ruang produksi sumber daya alam, tetapi juga ruang interaksi peradaban yang menghasilkan identitas lokal yang khas. Namun dalam perkembangan mutakhir, sejumlah destinasi wisata mengalami penurunan bahkan hilang dari peta kunjungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pariwisata tidak hanya dipengaruhi oleh keindahan alam, tetapi juga oleh dinamika kebijakan, perubahan tata ruang, serta transformasi sosial ekonomi masyarakat. Dalam perspektif teori pembangunan wilayah (regional development theory), pertumbuhan suatu kawasan sangat ditentukan…
Wilayah Kepulauan sebagai Ruang Peradaban Wilayah kepulauan memiliki karakteristik unik dalam perkembangan peradaban manusia. Selain itu, wilayah ini membentuk identitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, kepulauan tidak hanya berfungsi sebagai ruang geografis, tetapi juga sebagai ruang kehidupan yang dinamis. Perubahan zaman mendorong transformasi struktur sosial masyarakat kepulauan. Pada tahap awal, masyarakat mengandalkan sistem adat dalam mengelola sumber daya. Seiring waktu, globalisasi mulai mengubah pola kehidupan secara signifikan. Modernisasi membuka akses terhadap sumber daya alam secara luas. Di satu sisi, perkembangan ini meningkatkan aktivitas ekonomi. Namun, sebagian masyarakat justru menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya. Teknologi mempercepat konektivitas…
Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ oleh DPRD memainkan peran strategis dalam fungsi pengawasan pemerintahan daerah setiap tahun anggaran. Kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Melalui mekanisme ini, DPRD menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, DPRD menggunakan pembahasan LKPJ sebagai instrumen untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Dengan demikian, prinsip checks and balances dapat diterapkan secara efektif dalam sistem pemerintahan daerah. Landasan Teoretis dan Prinsip Good Governance Secara teoritis, DPRD mendasarkan pembahasan LKPJ pada teori akuntabilitas publik. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat melalui lembaga…