Sofifi – Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menantang Gubernur Maluku Utara untuk segera meneken MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkuat kebijakan berbasis data dan meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terukur. Ia menilai lemahnya akurasi data masih menjadi hambatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Yusran Pauwah menilai pemerintah daerah belum sepenuhnya mengandalkan data statistik yang akurat dalam menyusun kebijakan. Ia menegaskan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan program dan pemborosan anggaran.
“Pemerintah harus segera berbenah. Tanpa data yang valid, kebijakan hanya akan berbasis asumsi, bukan fakta,” tegas Yusran.
Ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret melalui kerja sama resmi dengan BPS sebagai lembaga penyedia data statistik terpercaya.
Yusran Pauwah menyatakan penandatanganan MoU dengan BPS akan memperkuat sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan. Ia meyakini kerja sama tersebut mampu meningkatkan kualitas data yang digunakan oleh seluruh OPD.
Menurutnya, BPS memiliki metodologi yang jelas dan standar nasional dalam penyusunan data. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memanfaatkan data tersebut sebagai dasar utama dalam pengambilan kebijakan.
“Kerja sama dengan BPS akan memastikan setiap program pemerintah terukur dan tepat sasaran,” ujarnya.
Yusran Pauwah menekankan bahwa OPD harus menggunakan indikator kinerja berbasis data, bukan sekadar laporan administratif. Ia menilai banyak program pemerintah belum menunjukkan dampak nyata karena tidak berbasis pada data yang kuat.
Ia menyebut, dengan dukungan data dari BPS, pemerintah dapat:
- meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD
- menentukan prioritas pembangunan secara tepat
- mengurangi ketimpangan antar wilayah
- mengoptimalkan penggunaan anggaran
Yusran Pauwah meyakini kebijakan berbasis data akan mendorong pembangunan yang lebih merata di Maluku Utara. Ia menilai integrasi data antara pemerintah dan BPS akan membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah tertinggal dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan evidence-based policy guna menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Yusran Pauwah mendesak Gubernur Maluku Utara untuk segera merealisasikan penandatanganan MoU dengan BPS. Ia menilai langkah tersebut menjadi indikator komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola yang transparan dan modern.
“Ini bukan hanya soal kerja sama, tetapi soal keseriusan pemerintah menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
