Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos memasuki periode pemerintahannya dengan sejumlah agenda besar: pendidikan gratis, beasiswa, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan kepulauan, penguatan ekonomi, hingga reformasi tata kelola pemerintahan.

Dalam konsultasi publik penyusunan RPJMD 2025–2029 pada Mei 2025, Sherly menyebut RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratik, tetapi merupakan janji bersama untuk mewujudkan Maluku Utara yang bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintahannya membawa enam misi, termasuk transformasi sosial, penguatan ekonomi, reformasi tata kelola, perlindungan sosial-lingkungan dan pemerataan pembangunan berbasis kepulauan.

Pertanyaannya kemudian sederhana: ketika janji tersebut bertemu dengan APBD 2025, apa yang benar-benar terjadi?

Jawabannya tidak cukup hanya melihat berapa persen anggaran terserap. Yang lebih penting adalah melihat apakah uang rakyat tersebut berubah menjadi sekolah yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih mudah, jalan yang terbangun, bantuan yang diterima masyarakat, dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan.

Ketika Janji Bertemu APBD 2025

Dokumen Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) 2025 mencatat bahwa pendapatan Provinsi Maluku Utara mencapai Rp3,629 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3,260 triliun. Pendapatan tersebut bahkan lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3,505 triliun.

Namun struktur pendapatan menunjukkan persoalan penting. PAD ditargetkan sebesar Rp1,148 triliun, tetapi realisasinya Rp1,088 triliun atau sekitar 94,74 persen. Sementara pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai Rp2,395 triliun dari target Rp2,337 triliun atau sekitar 102,47 persen.

Artinya, sekitar dua pertiga pendapatan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Ini penting ketika pemerintah daerah membawa banyak program besar. Janji pembangunan membutuhkan ruang fiskal. Semakin besar ketergantungan terhadap transfer, semakin penting pula kemampuan pemerintah daerah mengendalikan prioritas dan meningkatkan PAD. Di sisi belanja, APBD 2025 menganggarkan Rp3,481 triliun dan merealisasikan Rp3,260 triliun. Secara keseluruhan, serapan belanja sekitar 93,67 persen.

Tetapi angka tersebut tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai keberhasilan seluruh program. Belanja operasi terealisasi Rp2,410 triliun dari Rp2,537 triliun. Belanja modal terealisasi Rp522,04 miliar dari Rp611,13 miliar atau sekitar 85,42 persen. Dengan kata lain, masih ada sekitar Rp89 miliar belanja modal yang tidak terealisasi. Padahal belanja modal adalah salah satu komponen yang sangat berkaitan dengan pembangunan fisik dan penambahan aset daerah.

Pendidikan: Ada Uang, Ada Program, Tetapi Target Masih Harus Dikejar

Pendidikan merupakan salah satu janji utama pemerintahan Sherly. Dalam penyusunan RPJMD, pemerintah menyebut program pendidikan SMA/SMK gratis, beasiswa pendidikan tinggi, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta makanan bergizi sebagai bagian dari transformasi sosial.

Pada Mei 2025, Gubernur Sherly juga menyampaikan bahwa Pemprov Maluku Utara menyiapkan sekitar Rp61 miliar dari APBD 2025 untuk merenovasi 64 fasilitas sekolah menengah. Pemerintah juga menyebut pembayaran uang komite melalui BOSDA dengan alokasi sekitar Rp34 miliar.

Dari sisi realisasi urusan pendidikan, RLPPD mencatat belanja sebesar Rp779,73 miliar. Program unggulannya antara lain pendidikan gratis, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, makan bergizi gratis dan beasiswa pendidikan Maluku Utara.

Tetapi indikator hasil memberikan catatan. Persentase anak usia 16–18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah justru tercatat 84,50 persen, turun dari 89,26 persen pada 2024.

Untuk anak usia 4–18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus, angkanya juga turun dari 62,05 persen menjadi 50,75 persen. Kondisi ruang kelas yang baik baru tercatat 43,92 persen, sedangkan toilet sekolah dalam kondisi baik 48,30 persen.

Ini menunjukkan bahwa besarnya belanja pendidikan belum otomatis berarti seluruh persoalan pendidikan telah selesai.

Ada kemajuan di sejumlah program, tetapi indikator pelayanan menunjukkan pekerjaan rumah masih besar. Bahkan pada Februari 2026, Pemprov Maluku Utara menyebut hasil revitalisasi APBD 2025 mencakup 68 sekolah dengan anggaran Rp53 miliar. Angka ini berbeda dari pengumuman awal Mei 2025 sebesar Rp61 miliar untuk 64 fasilitas. Perbedaan tersebut perlu dibaca sebagai perubahan perencanaan atau pelaksanaan dan sebaiknya diklarifikasi melalui DPA, perubahan APBD serta laporan realisasi masing-masing kegiatan.

Beasiswa: Janji Sudah Ada, Tetapi Pelaksanaan Sempat Tertahan

Program Beasiswa Maluku Utara Bangkit menjadi salah satu contoh yang sangat jelas tentang perbedaan antara janji dan implementasi. Pada Mei 2025, Pemprov Maluku Utara menyatakan telah mengalokasikan Rp3 miliar untuk beasiswa, dengan rencana Rp2 miliar untuk program S1 dan Rp1 miliar yang dipertimbangkan untuk S1 Kedokteran atau S2. Program tersebut juga melibatkan 27 perguruan tinggi.

Namun pada Juli 2025, Universitas Khairun menyampaikan bahwa program tersebut belum terealisasi secara teknis karena petunjuk teknis belum tersedia. Ini menjadi contoh bahwa tersedianya anggaran belum sama dengan tersalurkannya manfaat. Dalam perspektif uang rakyat, pertanyaannya bukan hanya “berapa anggarannya?”, tetapi:

Kapan mahasiswa menerima? Berapa penerima manfaat? Berapa yang benar-benar dibayarkan? Dan apa dasar mekanisme penyalurannya?

Karena itu, untuk program beasiswa, status yang paling tepat berdasarkan data yang tersedia adalah parsial/perlu penelusuran lebih lanjut, bukan langsung disebut gagal.

Kesehatan: Program Prioritas Mulai Terlihat, Tetapi Capaian Belum Merata

Bidang kesehatan juga menjadi bagian penting dari janji pemerintahan Sherly. Program yang dikembangkan antara lain Cek Kesehatan Gratis, penguatan Universal Health Coverage, penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan. Pemprov Maluku Utara meluncurkan program UHC pada 2025 sebagai bagian dari komitmen memperluas akses layanan kesehatan masyarakat.

Dokumen kinerja Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa pada 2025 seluruh 9 kabupaten/kota tercatat telah mencapai UHC. Namun sejumlah indikator lain masih berada di bawah target, antara lain persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditargetkan 69 persen tetapi terealisasi 23 persen. Tingkat kepuasan pasien juga berada pada 82,09 persen dari target 87,4 persen.

RLPPD mencatat realisasi belanja urusan kesehatan sebesar Rp433,25 miliar. Dari sisi capaian, persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi paripurna tercatat 80 persen. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak krisis kesehatan mencapai 42,88 persen dan pelayanan bagi masyarakat yang terdampak atau berisiko KLB mencapai 61,65 persen.

Jadi, untuk kesehatan, terdapat bukti bahwa sebagian agenda telah masuk dalam program pemerintah dan menghasilkan capaian. Tetapi kualitas dan pemerataan layanan masih menjadi pekerjaan rumah.

Infrastruktur: Jalan Bergerak, Tetapi Air dan Sanitasi Masih Menjadi Catatan

Untuk urusan pekerjaan umum, realisasi belanja 2025 mencapai Rp341,64 miliar. Program yang dicantumkan meliputi peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur wilayah, sumber daya air, serta infrastruktur berbasis Instruksi Presiden. Indikator tingkat kemantapan jalan tercatat 45,93 persen. Untuk kapasitas pelayanan air minum lintas kabupaten/kota, capaian meningkat dari 23,54 persen pada 2024 menjadi 52,80 persen pada 2025.

Namun terdapat indikator yang masih nol, antara lain perlindungan kawasan permukiman rawan banjir dan pelayanan pengolahan limbah domestik melalui SPALD Regional. Dokumen pemerintah sendiri menyebut minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung standar pelayanan minimal air minum dan air limbah.

Dalam konteks Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan, persoalan ini penting. Pembangunan tidak boleh hanya dihitung berdasarkan berapa kilometer jalan yang dibangun. Pemerintah juga perlu menjawab apakah masyarakat pulau-pulau kecil mendapatkan air bersih, sanitasi, konektivitas dan pelayanan dasar yang setara.

Perlindungan Sosial: Di Sini Angka Menjadi Lebih Serius

Realisasi belanja urusan sosial pada 2025 mencapai Rp37,72 miliar. Namun sejumlah indikator menunjukkan capaian yang rendah. Persentase anak terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi di dalam panti turun dari 23,20 persen menjadi 11,59 persen. Untuk penyandang disabilitas terlantar, indikator yang tercatat adalah 0 persen. Penerima manfaat yang kebutuhan dasarnya terpenuhi hanya 0,67 persen.

Di sisi lain, korban bencana alam dan sosial yang kebutuhan dasarnya terpenuhi saat dan setelah tanggap darurat mencapai 100 persen. Ini memperlihatkan bahwa kinerja perlindungan sosial tidak seragam. Ada bagian yang berjalan baik, tetapi ada pula kelompok rentan yang masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar.

Ada Anggaran, Tetapi Apa Hasilnya?

Inilah pertanyaan paling penting dalam membaca APBD. Secara keseluruhan, Pemprov Maluku Utara merealisasikan lebih dari Rp3,26 triliun belanja pada 2025. Tetapi uang tersebut harus diterjemahkan menjadi manfaat. Dokumen RLPPD sendiri mencatat sejumlah masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan. Pada bidang pendidikan, misalnya, disebut adanya proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron, lemahnya koordinasi antar-SKPD dan keterbatasan sumber daya.

Pada bidang kesehatan, keterbatasan anggaran juga disebut membuat kegiatan prakrisis tidak dapat dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Dengan demikian, masalahnya bukan semata-mata apakah pemerintah membelanjakan uang. Masalahnya adalah apakah struktur belanja sudah benar-benar mengikuti prioritas yang dijanjikan kepada masyarakat.

Janji Politik vs Kemampuan Fiskal

Ada satu fakta yang tidak boleh diabaikan. APBD Maluku Utara 2025 sangat bergantung pada transfer pusat. Realisasi PAD mencapai Rp1,088 triliun, sementara transfer pemerintah pusat mencapai Rp2,395 triliun. Dengan kata lain, transfer pusat sekitar 2,2 kali lebih besar dibanding PAD. Karena itu, program-program besar harus disusun dengan disiplin fiskal.

Janji pendidikan gratis, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial dan pemerataan kepulauan membutuhkan anggaran berkelanjutan. Pemerintah tidak cukup hanya meluncurkan program; harus ada kesinambungan antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, DPA dan realisasi.

Kerangka perencanaan pembangunan daerah memang menempatkan RPJMD, RKPD serta pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai bagian dari satu siklus perencanaan. Hal tersebut diatur antara lain dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sementara pengelolaan APBD dan laporan realisasi anggaran merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur PP Nomor 12 Tahun 2019.

Artinya, secara prinsip, janji kepala daerah harus dapat ditelusuri jejaknya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Matriks Janji vs Anggaran vs Realisasi

Pendidikan gratis	Program prioritas RPJMD dan pernyataan Gubernur	BOSDA sekitar Rp34 M	Bagian dari realisasi pendidikan Rp779,73 M	🟢/🟡
Revitalisasi sekolah	64 fasilitas, diumumkan Rp61 M	Rp61 M awal; laporan 2026 menyebut Rp53 M untuk 68 sekolah	Hasil revitalisasi dilaporkan	🟢/🟡
Beasiswa Maluku Utara Bangkit	Rp3 M	Rp3 M	Teknis sempat belum terealisasi karena juknis	🟡
Layanan kesehatan/UHC	UHC menjadi program prioritas	Data pagu khusus tidak tersedia dalam RLPPD	9 kab/kota UHC; sejumlah indikator masih di bawah target	🟢/🟡
Infrastruktur jalan	Program konektivitas jalan & jembatan	Pagu khusus tidak tersedia dalam RLPPD	Belanja PU Rp341,64 M; kemantapan jalan 45,93%	🟡
Air bersih	Program optimalisasi SDA	Pagu khusus tidak tersedia	Pelayanan air minum lintas daerah 52,80%	🟡
Perlindungan sosial	Rehabilitasi sosial dan penanganan bencana	Pagu khusus tidak tersedia	Belanja sosial Rp37,72 M	🟡/🔴
Pemerataan kepulauan	Misi pemerataan pembangunan berbasis kepulauan	Tidak dapat diidentifikasi secara spesifik dari RLPPD	Data penerima/wilayah belum cukup	🟡

Catatan: Matriks ini sengaja tidak mengisi angka yang tidak tersedia dalam sumber yang diperiksa. Pagu program secara rinci perlu dikonfirmasi melalui APBD-P, DPA-SKPD, LRA dan dokumen pelaksanaan masing-masing OPD.

Rapor Capaian Program

Pendidikan	🟡	Program berjalan, tetapi partisipasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus turun
Kesehatan	🟢/🟡	UHC 9 kab/kota tercapai, tetapi beberapa indikator layanan masih jauh dari target
Infrastruktur	🟡	Kemantapan jalan dan air meningkat, tetapi air limbah dan perlindungan banjir masih lemah
Perlindungan sosial	🔴/🟡	Beberapa indikator kelompok rentan masih sangat rendah
Beasiswa	🟡	Anggaran dan program ada, tetapi pelaksanaan sempat tertahan juknis
Pemerataan kepulauan	🟡	Menjadi misi pemerintah, tetapi data manfaat per pulau belum cukup terlihat dalam RLPPD

Lima Temuan Paling Penting

Pertama, APBD 2025 memang membiayai sejumlah janji utama Sherly. Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur bukan sekadar narasi politik. Program-program tersebut tercatat dalam dokumen pemerintah dan memiliki realisasi anggaran.

Kedua, serapan tinggi tidak otomatis berarti janji berhasil. Belanja daerah terealisasi sekitar 93,67 persen, tetapi beberapa indikator pelayanan masih rendah. Karena itu, evaluasi harus bergerak dari pertanyaan “berapa yang dibelanjakan?” menuju “apa yang diterima masyarakat?”

Ketiga, pendidikan menunjukkan hasil yang campuran. Ada revitalisasi sekolah, BOSDA dan program pendidikan gratis. Tetapi angka partisipasi pendidikan menengah turun dari 89,26 persen menjadi 84,50 persen dan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas turun dari 62,05 persen menjadi 50,75 persen.

Keempat, kesehatan memperlihatkan capaian yang lebih positif tetapi belum merata. Sembilan kabupaten/kota telah mencapai UHC, tetapi indikator fasilitas kesehatan sesuai standar dan kepuasan pasien belum mencapai target.

Kelima, ketergantungan fiskal masih menjadi persoalan struktural. Realisasi transfer pusat mencapai Rp2,395 triliun, sementara PAD Rp1,088 triliun. Karena itu, keberlanjutan program prioritas sangat dipengaruhi kemampuan pemerintah menjaga transfer sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kesimpulan: Janji Sudah Masuk APBD, Tetapi Belum Semua Menjadi Hasil

Menguji pemerintahan Sherly Tjoanda melalui APBD 2025 menghasilkan kesimpulan yang tidak hitam-putih. Tidak tepat jika dikatakan seluruh janji tidak terealisasi. Sebaliknya, juga terlalu dini jika mengatakan seluruh janji telah berhasil hanya karena belanja daerah mencapai lebih dari 93 persen. Data menunjukkan sejumlah janji sudah diterjemahkan ke dalam program dan anggaran. Pendidikan gratis, revitalisasi sekolah, beasiswa, UHC, cek kesehatan gratis dan pembangunan infrastruktur memiliki jejak kebijakan yang dapat ditemukan dalam dokumen pemerintah.

Namun, ketika ukuran dinaikkan dari input menjadi output dan outcome, gambarnya menjadi lebih kompleks. Pendidikan masih menghadapi penurunan sejumlah indikator. Infrastruktur masih menyisakan masalah air limbah, banjir dan kemantapan jalan. Perlindungan sosial menunjukkan sejumlah indikator yang sangat rendah. Beasiswa bahkan sempat menghadapi hambatan teknis karena juknis belum tersedia.

Yang harus dikawal berikutnya bukan sekadar persentase serapan anggaran, melainkan:

berapa sekolah yang benar-benar selesai, berapa mahasiswa yang benar-benar menerima beasiswa, berapa warga yang memperoleh layanan kesehatan, berapa kilometer jalan yang benar-benar mantap, berapa rumah tangga memperoleh air bersih, dan berapa masyarakat miskin serta kelompok rentan yang benar-benar menerima manfaat.

Itulah ukuran sesungguhnya dari uang rakyat. Pada akhirnya, APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah. APBD adalah uang publik yang harus kembali kepada publik dalam bentuk pelayanan, pembangunan dan kesejahteraan. Karena itu, pertanyaan terhadap pemerintahan Sherly bukan semata-mata apakah janji telah dibuat. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Apa yang dijanjikan, berapa uang rakyat yang dialokasikan, berapa yang benar-benar digunakan, dan apa yang akhirnya diterima masyarakat Maluku Utara?