Ketidakpastian Transfer ke Daerah Mengancam Pembangunan dan Stabilitas Fiskal
Masyarakat umumnya menilai keberhasilan pembangunan daerah dari apa yang tampak secara langsung karena untuk menjawab tantangan kehidupan sehari-hari, oleh karena itu pemerintah daerah selalu menjadi pihak yang pertama disorot. Jalan yang belum selesai, pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang belum maksimal, hingga proyek infrastruktur yang tertunda sering dianggap sebagai bukti lemahnya kinerja pemerintah daerah. Penilaian tersebut memang muncul di mata masyarakat. Akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh penyebabnya tidak selalu berada di tangan pemerintah daerah.
Persoalan yang kurang menjadi perhatian publik, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pembangunan adalah “kepastian penyaluran Transfer ke Daerah (TKD)” dari pemerintah pusat. Karena di Indonesia terdapat 90% daerah baik ditingkat provinsi dan kabupaten atau kota memerlukan (TKD), karena sebagai tulang punggung penganggaran dalam struktur APBD termasuk Provinsi Maluku Utara di dalamnya. Pada dasarnya, pemerintah daerah dan DPRD telah melaksanakan fungsi dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan serta produk hukum daerah. Seluruh dokumen tersebut dirancang sejak tahun-tahun sebelumnya sebagai instrumen untuk mengurangi berbagai ketimpangan pembangunan secara bertahap.
Dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, kebijakan tidak muncul begitu saja melainkan melewati tahapan yang berkaitan dan saling mengikat. Tahapan dimulai dengan RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA, PPAS, Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA, RKA-SKPD, Rancangan APBD, Nota Keuangan, Rancangan Perda APBD, Persetujuan DPRD, Evaluasi Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, hingga ditetapkannya Perda APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan DPA-SKPD. Keseluruhan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal, serta kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD.
Rencana penjabaran tersebut bisa kehilangkan makna bila pemerintah pusat tidak menyalurkan dana transfer sesuai asumsi yang menjadi dasar APBD. Jika Transfer ke Daerah (TKD) di potong atau terlambat, kas pemerintah daerah akan tertekan. Akibatnya, berbagai program yang telah dirancang secara legal, partisipatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terpaksa ditunda, dikurangi, bahkan dibatalkan. Kondisi tersebut akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola keuangan daerah serta mengurangi efektivitas pencapaian sasaran pembangunan yang sejak awal telah diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional.
Lebih diperkuat terdapat 490 pemerintah daerah (pemda) diperkiraan membutuhkan tambahan anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) Ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Lembaga Peminjaman Simpanan (LPS) Jakarta Selatan Selasa (28/7) karena adanya penyesuaian (TKD) Bagi sebagian besar daerah di Indonesia, dana transfer bukan sekadar pelengkap APBD melainkan menjadi sumber utama pembiayaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat.
Apabila ketidakpastian Transfer ke Daerah (TKD) terus berulang, pemerintah daerah pada akhirnya akan menghadapi pilihan yang sulit. Untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan memenuhi kewajiban belanja yang telah ditetapkan dalam APBD, sebagian daerah dapat mempertimbangkan pembiayaan melalui pinjaman daerah. Dengan kondisi tersebut, utang bukan lagi digunakan untuk mempercepat pembangunan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi pemerintahan akibat terganggunya arus kas. Situasi seperti ini tentu tidak sehat bagi keberlanjutan fiskal daerah.
Pada akhirnya, kepastian penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bukan hanya urusan teknis keuangan negara melainkan kepastian penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi alat strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan nasioan di daerah. Jika pemerintah daerah telah menyelesaikan semua perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan, pemerintah pusat harus menepati komitmen pendanaannya. Komitmen itu menjadi syarat supaya pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
