Krisis lahan darat di wilayah kepulauan bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan. Masalah ini berkaitan langsung dengan keadilan ruang. Di Maluku Utara, kondisi geografis kepulauan membuat daratan menjadi sumber daya yang sangat terbatas. Oleh karena itu, setiap kebijakan alokasi ruang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Sebagian besar daratan telah dialokasikan untuk pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Selain itu, berbagai konsesi skala besar terus berkembang. Akibatnya, ruang hidup masyarakat semakin menyempit. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: untuk siapa ruang darat di wilayah kepulauan diperuntukkan? Tekanan Ekspansi dan Perubahan Struktur Ruang Tekanan terhadap lahan terus meningkat seiring ekspansi industri ekstraktif. Aktivitas berbasis sumber daya…
Penulis: YP
Karakteristik Wilayah dan Potensi Sumber Daya Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang strategis. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama pada sektor kehutanan dan pertambangan. Luas daratannya mencapai sekitar 31.982,50 km² atau setara dengan ±3,19 juta hektar. Oleh karena itu, Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang besar berbasis sumber daya alam. Dalam perspektif teori pembangunan wilayah, sumber daya alam merupakan modal dasar (resource endowment). Potensi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional jika dikelola secara optimal dan berkelanjutan (Tarigan, 2012). Peran Ekologis Kawasan Hutan Sebagian besar daratan Maluku Utara merupakan kawasan hutan dengan nilai…
Kepulauan Sula – Kebijakan penyesuaian kuota haji di Kepulauan Sula memicu perhatian publik. Pemerintah pusat menurunkan kuota sebagai bagian dari pemerataan di Maluku Utara. Akibatnya, masyarakat mulai mempertanyakan dampaknya terhadap antrean haji. Yusran Pauwah mendukung kebijakan pemerataan. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan keadilan. Namun demikian, pemerintah tetap harus memperhatikan kondisi antrean di setiap daerah. Jika tidak, kebijakan ini berisiko menimbulkan ketimpangan baru. Yusran menegaskan pentingnya validasi data jamaah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan data dengan sistem nasional. Dengan begitu, pembagian kuota mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. “Kebijakan ini kewenangan pusat. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan daerah dengan pendaftar tinggi.…
Sofifi – Yusran Pauwah mengapresiasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan evaluasi, layanan perlindungan perempuan dan anak meningkat. Selain itu, kebijakan pembangunan semakin responsif gender dan inklusif. Yusran menilai DPE3A menjalankan program strategis secara konsisten. Misalnya, dinas memperkuat pencegahan kekerasan. Kemudian, dinas meningkatkan layanan pengaduan masyarakat. Di sisi lain, koordinasi lintas sektor juga makin solid. “DPE3A menunjukkan kinerja progresif. Dengan demikian, programnya memberi dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, perencanaan dan penganggaran selaras dengan pelaksanaan kebijakan,” ujarnya. Yusran menekankan pentingnya dukungan Gubernur. Menurutnya, dukungan kebijakan dan anggaran akan memperkuat program. Oleh karena itu, pemerintah…
Sofifi – Momentum pelantikan kepala sekolah di Maluku Utara memicu kritik. Pasalnya, Dinas Pendidikan belum menangani kasus asusila di SMA secara cepat. Kasus tersebut terjadi di Pulau Morotai dan Halmahera Selatan. Akibatnya, publik meragukan komitmen pemerintah dalam melindungi siswa. Yusran Pauwah menegaskan pentingnya respons cepat. Menurutnya, penanganan tidak boleh berlarut-larut. Selain itu, momen pelantikan harus menjadi titik perbaikan tata kelola pendidikan. “Dinas Pendidikan harus bertindak cepat dan transparan. Jangan sampai, pelantikan hanya menjadi kegiatan seremonial. Sementara itu, kasus asusila luput dari penanganan serius. Perlindungan siswa harus menjadi prioritas,” tegasnya. Yusran menilai respons lambat menurunkan kepercayaan masyarakat. Lebih jauh, kondisi ini…
Sofifi – Program Analisis Risiko Bencana (ARB) di Maluku Utara akan berakhir pada 2026. oleh karena itu, memicu perhatian serius. Pasalnya, dokumen ARB menjadi dasar kebijakan pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Yusran Pauwah menilai berakhirnya program ini dapat menimbulkan kekosongan data. Jika demikian, pemerintah akan kesulitan membaca tingkat kerentanan wilayah. Selain itu, wilayah kepulauan memiliki risiko bencana yang tinggi. Dengan kata lain, kebutuhan data terbaru menjadi sangat mendesak. Selama ini, ARB menjadi rujukan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan. Misalnya, pemerintah menggunakan data ARB untuk menyusun RPJMD dan RKPD. Lebih lanjut, data tersebut membantu memetakan ancaman gempa, banjir, dan longsor. Tidak hanya…
Sofifi – Yusran Pauwah menyoroti lambatnya pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia secara khusus mengkritik kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD non teknis yang berproses melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Menurut Yusran, keterlambatan administrasi dan pengadaan langsung menghambat realisasi program dalam APBD tahun berjalan. Akibatnya, sejumlah kegiatan strategis mengalami penundaan. Selain itu, koordinasi antara PPK dan UKPBJ belum berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan merupakan tahap krusial dalam pelaksanaan program OPD. Oleh karena itu, ketika UKPBJ bekerja lambat, OPD otomatis ikut terhambat. Yusran menjelaskan bahwa OPD non teknis memiliki peran…
Potensi Perikanan di Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Kepulauan Sula merupakan wilayah kepulauan di Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi perikanan besar sebagai sektor unggulan daerah. Struktur geografis yang didominasi wilayah pesisir mendorong masyarakat menjadikan perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Nelayan menjalankan aktivitas perikanan tangkap dan budidaya laut secara langsung. Namun demikian, potensi ekonomi kelautan tersebut belum memberikan kontribusi optimal terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, berbagai permasalahan struktural masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan sektor perikanan di wilayah ini. Kontribusi Ekonomi dan Data Produksi Perikanan Berdasarkan data “Satu Data Maluku Utara”, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sula…
Potensi Industri Kehutanan di Falabisahaya Industri kehutanan di Kepulauan Sula, khususnya di kawasan Falabisahaya, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata. Selain itu, sektor ini membuka peluang kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Seiring berkembangnya investasi, perusahaan pengolahan kayu dan hutan tanaman industri menciptakan aktivitas ekonomi baru. Oleh karena itu, masyarakat mampu menurunkan angka pengangguran dan memperkuat struktur ekonomi berbasis sumber daya alam. Namun demikian, pemerintah tetap perlu meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal melalui kebijakan yang lebih terarah dan berkeadilan. Peran Human Capital dalam Produktivitas Kualitas sumber daya manusia menentukan tingkat produktivitas ekonomi. Dalam Human Capital Theory, Gary S. Becker menekankan…
Urban Space Theories Mengenali isu perkotaan dari Teori Ruang Perkotaan Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan, perlu untuk dipahami urban space theories atau teori ruang perkotaan. Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya spatial plan adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Pada dasarnya konsep penataan ruang wilayah adalah untuk pemanfaatan pembangunan yang harus mengacu pada beberapa aspek seperti, keamanan, kenyamanan, produktifitas…