Kepulauan Sula – Kebijakan penyesuaian kuota haji di Kepulauan Sula memicu perhatian publik. Pemerintah pusat menurunkan kuota sebagai bagian dari pemerataan di Maluku Utara. Akibatnya, masyarakat mulai mempertanyakan dampaknya terhadap antrean haji.
Yusran Pauwah mendukung kebijakan pemerataan. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan keadilan. Namun demikian, pemerintah tetap harus memperhatikan kondisi antrean di setiap daerah. Jika tidak, kebijakan ini berisiko menimbulkan ketimpangan baru.
Yusran menegaskan pentingnya validasi data jamaah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan data dengan sistem nasional. Dengan begitu, pembagian kuota mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
“Kebijakan ini kewenangan pusat. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan daerah dengan pendaftar tinggi. Kepulauan Sula memiliki antrean panjang. Karena itu, penyesuaian kuota harus proporsional,” ujarnya.
Yusran meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi. Selanjutnya, proses verifikasi data harus berjalan transparan. Di sisi lain, akuntabilitas juga perlu dijaga untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Komisi IV DPRD mendorong sosialisasi yang lebih luas. Tujuannya, agar masyarakat memahami mekanisme kuota haji. Selain itu, langkah ini dapat mencegah kesalahpahaman.
“Pemerintah daerah harus proaktif. Dengan demikian, masyarakat mendapat informasi yang jelas. Pada akhirnya, kebijakan ini dapat diterima secara luas,” tambahnya.
Komisi IV juga menekankan peningkatan pelayanan haji. Misalnya, pembinaan manasik dan validasi data jamaah. Tidak hanya itu, administrasi harus berjalan tertib sesuai aturan pusat.
Akhirnya, koordinasi yang kuat akan menentukan keberhasilan kebijakan ini. Dengan demikian, masyarakat mendapat kepastian dalam menunaikan ibadah haji.
