Skip to content

yusranpauwah.com

  • About
  • Contact
  • Disclaimer
  • Portfolio
  • Privacy Policy
yusranpauwah.com
  • Arah Strategis dan Transformasi Gerakan Pekerja Di Maluku Utara
    Social

    Arah Strategis dan Transformasi Gerakan Pekerja Di Maluku Utara

    ByYP Mei 1, 2026Mei 25, 2026

    Weda – Perubahan struktur ekonomi di Provinsi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan akselerasi yang signifikan, terutama didorong oleh ekspansi industri berbasis sumber daya alam dan peningkatan arus investasi. Transformasi ini menghadirkan peluang besar dalam penciptaan lapangan kerja, namun secara simultan juga memunculkan tantangan baru dalam tata kelola ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan….

    Read More Arah Strategis dan Transformasi Gerakan Pekerja Di Maluku UtaraContinue

  • Memperkuat Solidaritas, Mewujudkan Keadilan bagi Pekerja Maluku Utara
    Social

    Memperkuat Solidaritas, Mewujudkan Keadilan bagi Pekerja Maluku Utara

    ByYP Mei 1, 2026Mei 25, 2026

    Weda – Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei menjadi tonggak penting perjuangan kelas pekerja global. Momentum ini tidak hanya merepresentasikan solidaritas, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas kondisi nyata pekerja dalam sistem ekonomi modern yang terus berkembang. May Day harus dimaknai sebagai sarana evaluasi terhadap relasi industrial, distribusi kesejahteraan, serta keberpihakan kebijakan publik…

    Read More Memperkuat Solidaritas, Mewujudkan Keadilan bagi Pekerja Maluku UtaraContinue

  • BLUD SMK! Yusran Pauwah Desak Kolaborasi Karo Ekonomi–Dikbud, Sula–Taliabu Jangan Tertinggal
    News

    BLUD SMK! Yusran Pauwah Desak Kolaborasi Karo Ekonomi–Dikbud, Sula–Taliabu Jangan Tertinggal

    ByYP April 25, 2026Mei 25, 2026

    SOFIFI — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat kolaborasi antara Biro Ekonomi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk mendorong pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada SMK di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Ia menilai pemerintah perlu menyatukan arah kebijakan pendidikan…

    Read More BLUD SMK! Yusran Pauwah Desak Kolaborasi Karo Ekonomi–Dikbud, Sula–Taliabu Jangan TertinggalContinue

  • Krisis Independensi Jurnalistik: Ketika Media Kehilangan Netralitas
    Social

    Krisis Independensi Jurnalistik: Ketika Media Kehilangan Netralitas

    ByYP April 25, 2026Mei 25, 2026

    Ketika Tulisan Kehilangan Independensi Jurnalis Media massa membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial, politik, dan ekonomi melalui tulisan berbasis fakta. Dalam praktik ideal, jurnalis mengumpulkan dan memverifikasi informasi secara berimbang agar publik memperoleh gambaran utuh. Oleh karena itu, independensi menjadi prinsip utama dalam jurnalisme. Namun demikian, perkembangan media kontemporer menunjukkan perubahan signifikan. Kepentingan politik dan…

    Read More Krisis Independensi Jurnalistik: Ketika Media Kehilangan NetralitasContinue

  • Fenomena Ketimpangan Spasial
    Urban

    Fenomena Ketimpangan Spasial

    ByYP April 24, 2026Mei 25, 2026

    Pada dasarnya, para perencana wilayah secara konsisten menghadapi persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Secara empiris, aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan lokasi, aksesibilitas tinggi, serta kapasitas produksi yang lebih maju. Dalam konteks ini, kajian Perencanaan Wilayah dan Kota memanfaatkan Growth Pole Theory yang diperkenalkan oleh François Perroux pada tahun 1955 untuk menjelaskan…

    Read More Fenomena Ketimpangan SpasialContinue

  • Yusran Pauwah Tantang Gubernur Teken MoU dengan BPS, Soroti Lemahnya Data OPD
    News

    Yusran Pauwah Tantang Gubernur Teken MoU dengan BPS, Soroti Lemahnya Data OPD

    ByYP April 24, 2026Mei 25, 2026

    Sofifi – Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menantang Gubernur Maluku Utara untuk segera meneken MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkuat kebijakan berbasis data dan meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terukur. Ia menilai lemahnya akurasi data masih menjadi hambatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Yusran Pauwah menilai…

    Read More Yusran Pauwah Tantang Gubernur Teken MoU dengan BPS, Soroti Lemahnya Data OPDContinue

  • Ketua Fraksi Hanura Sesalkan Aksi Mahasiswa IMM di Sula Berujung Kekerasan
    News

    Ketua Fraksi Hanura Sesalkan Aksi Mahasiswa IMM di Sula Berujung Kekerasan

    ByYP April 24, 2026Mei 25, 2026

    Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menyampaikan keprihatinan atas aksi demonstrasi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kabupaten Kepulauan Sula yang berujung insiden kekerasan pada Jumat, 24 April 2026. Yusran menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dalam sistem demokrasi. Namun, ia menilai aksi yang berakhir ricuh tidak…

    Read More Ketua Fraksi Hanura Sesalkan Aksi Mahasiswa IMM di Sula Berujung KekerasanContinue

  • Tantangan Akses Antar Pulau dalam Perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota
    Urban

    Tantangan Akses Antar Pulau dalam Perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota

    ByYP April 22, 2026Mei 25, 2026

    Ketimpangan pembangunan infrastruktur masih menjadi persoalan mendasar dalam konteks wilayah kepulauan di Indonesia, terutama di kawasan timur seperti Maluku Utara. Selain itu, karakter geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tersebar menyebabkan biaya pembangunan meningkat, konektivitas terbatas, serta distribusi layanan publik yang tidak merata. Dengan demikian, akses antar pulau tidak hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi…

    Read More Tantangan Akses Antar Pulau dalam Perspektif Perencanaan Wilayah dan KotaContinue

  • Kuota Produksi Nikel di Maluku Utara: Perspektif Ekonomi Sumber Daya dan Dampaknya bagi Pembangunan Daerah
    Parlemen

    Kuota Produksi Nikel di Maluku Utara: Perspektif Ekonomi Sumber Daya dan Dampaknya bagi Pembangunan Daerah

    ByYP April 21, 2026Mei 25, 2026

    Kerangka Analisis Kebijakan dan Pendekatan Empiris Untuk memahami dampak kebijakan kuota produksi nikel secara komprehensif, analisis ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menelaah arah kebijakan, regulasi, serta dinamika politik ekonomi sumber daya. Sementara itu, pendekatan kuantitatif mengukur dampak terhadap indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan investasi. Secara empiris, Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan…

    Read More Kuota Produksi Nikel di Maluku Utara: Perspektif Ekonomi Sumber Daya dan Dampaknya bagi Pembangunan DaerahContinue

  • Putusan MK Ketenagakerjaan: Dampak di Maluku Utara
    Parlemen

    Putusan MK Ketenagakerjaan: Dampak di Maluku Utara

    ByYP April 21, 2026April 25, 2026

    Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Undang-undang ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Selain itu, regulasi ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial serta melindungi hak asasi manusia di bidang pekerjaan. Di Indonesia, pemerintah awalnya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum. Selanjutnya, pemerintah mengubahnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta…

    Read More Putusan MK Ketenagakerjaan: Dampak di Maluku UtaraContinue

Page navigation

Previous PagePrevious 1 2 3 4 5 Next PageNext

© 2026 yusranpauwah.com - WordPress Theme by Kadence WP

  • About
  • Contact
  • Disclaimer
  • Portfolio
  • Privacy Policy