Ketimpangan Pembangunan Sula–Taliabu: RTRW dan Masa Depan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu tidak cukup dijelaskan hanya dari besar atau kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Ada persoalan yang lebih mendasar: apakah arah pembangunan kedua daerah tersebut telah ditopang oleh tata ruang yang mampu menjawab perubahan wilayah, kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi, konektivitas antarpulau, dan arah pembangunan jangka panjang?

Pertanyaan ini penting karena pembangunan tidak berlangsung di ruang kosong. Jalan dibangun pada ruang tertentu. Pelabuhan membutuhkan lokasi dan konektivitas. Kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, permukiman, pendidikan dan kesehatan juga membutuhkan kepastian fungsi ruang. Karena itu, membicarakan ketimpangan pembangunan Sula dan Taliabu tanpa membicarakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berarti kita hanya membicarakan anggaran, tetapi belum menyentuh fondasi perencanaannya.

RTRW Bukan Sekadar Peta

Di tengah masyarakat, RTRW sering dipahami sebagai dokumen teknis yang hanya mengatur batas kawasan, permukiman, hutan, jalan, pertanian dan berbagai peruntukan lahan. Padahal secara substantif, RTRW mempunyai fungsi yang jauh lebih strategis. Tata ruang menghubungkan ruang dengan pembangunan. Ia memberikan arah mengenai pusat pertumbuhan, jaringan transportasi, kawasan ekonomi, pusat pelayanan, permukiman dan berbagai fungsi wilayah lainnya. PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur bukan hanya perencanaan tata ruang, tetapi juga pemanfaatan dan pengendalian ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, serta sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Artinya, tata ruang bukan sekadar persoalan menggambar wilayah di atas peta.

Tata ruang adalah salah satu fondasi untuk menentukan ke mana pembangunan akan diarahkan. Hal ini sangat relevan bagi Kepulauan Sula. Perda Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2011 menetapkan RTRW Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011–2031. Dalam dokumen tersebut, RTRW ditempatkan sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan, mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan menjadi arahan lokasi investasi pembangunan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Persoalannya, struktur kewilayahan kemudian mengalami perubahan besar.

Sula Berubah Setelah Taliabu Menjadi Kabupaten

Pada tahun 2013, Pulau Taliabu resmi menjadi kabupaten tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. Konsekuensinya bukan hanya perubahan administratif. Pemisahan wilayah tersebut membawa konsekuensi terhadap struktur pelayanan, pusat pertumbuhan, jaringan infrastruktur, pola hubungan antarkawasan, kebutuhan konektivitas dan orientasi pembangunan masing-masing daerah. Karena itu, menurut saya, pembaruan dan penguatan tata ruang Sula maupun Taliabu harus dilihat sebagai kebutuhan pembangunan, bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah daerah. Sebab ketika kondisi wilayah berubah tetapi instrumen perencanaannya belum sepenuhnya mampu menjawab perubahan tersebut, maka akan muncul kesenjangan antara ruang yang direncanakan dengan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Mengapa Berpengaruh terhadap APBD Provinsi dan APBN?

Sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang mewakili Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, persoalan ini saya lihat dari pengalaman memperjuangkan kebutuhan pembangunan kedua daerah. Setiap tahun masyarakat membutuhkan jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, sekolah, fasilitas kesehatan, listrik, telekomunikasi serta dukungan bagi pertanian, perkebunan, perikanan dan kegiatan ekonomi lainnya. Tetapi dalam sistem perencanaan pembangunan, kita tidak cukup hanya mengatakan:

“Sula membutuhkan jalan.”

Atau:

“Taliabu membutuhkan pelabuhan.”

Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting.

Jalan itu menghubungkan kawasan apa? Pelabuhan itu mendukung pusat produksi yang mana? Bagaimana kedudukannya dalam struktur ruang? Apakah lokasinya sesuai dengan peruntukan ruang? Bagaimana konektivitasnya dengan jaringan jalan? Dan apakah program tersebut telah sinkron dengan perencanaan kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat?

Di sinilah kekuatan tata ruang menentukan kualitas perencanaan. Saya perlu menegaskan bahwa RTRW yang belum mutakhir tidak berarti APBD Provinsi dan APBN otomatis tidak dapat dialokasikan ke Sula dan Taliabu. Namun tata ruang yang belum kuat, belum operasional atau belum sinkron dengan kebutuhan pembangunan aktual dapat membuat proses penyelarasan program, penentuan lokasi, kesiapan proyek dan integrasi pembangunan lintas pemerintahan menjadi lebih rumit. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menempatkan perencanaan sebagai instrumen agar pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Karena itu saya melihat hubungan sederhananya seperti ini:

APBD dan APBN menyediakan sumber pembiayaan. Tata ruang memberikan arah di mana dan untuk apa pembangunan itu dikembangkan.

Keduanya harus bertemu.

Dari Politik “Daftar Usulan” Menuju Politik Desain Wilayah

Ada satu kebiasaan dalam pembangunan daerah yang menurut saya harus mulai kita koreksi. Kita terlalu sering membangun berdasarkan daftar usulan, bukan berdasarkan desain wilayah. Desa mengusulkan jalan. Kecamatan mengusulkan jembatan. OPD mengusulkan gedung. Pemerintah daerah mengusulkan pelabuhan. Masyarakat meminta sekolah, puskesmas dan fasilitas publik lainnya. Tidak ada yang salah dengan usulan tersebut. Semuanya merupakan kebutuhan masyarakat. Tetapi apabila seluruh usulan itu tidak ditempatkan dalam satu desain wilayah yang utuh, pembangunan berpotensi menjadi terfragmentasi. Hari ini membangun jalan di satu titik. Tahun berikutnya membangun fasilitas lain di tempat berbeda. Anggaran terus dikeluarkan, tetapi hubungan antara pusat produksi, pusat pelayanan, pelabuhan, pasar dan permukiman tidak terbentuk secara optimal. Kita harus mengubah paradigma tersebut.

Dari politik daftar proyek menjadi politik desain pembangunan wilayah.

Misalnya, apabila suatu kawasan di Pulau Mangoli diarahkan menjadi sentra pertanian dan perkebunan, maka jalan kabupaten, jalan provinsi, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, fasilitas penyimpanan dan pasar harus dirancang dalam satu jaringan ekonomi. Begitu pula di Taliabu. Apabila suatu kawasan dikembangkan sebagai sentra perikanan, perkebunan, pariwisata atau kegiatan ekonomi lainnya, maka pembangunan jalan, pelabuhan, listrik, air bersih dan telekomunikasi harus diarahkan untuk mendukung fungsi kawasan tersebut. Dengan demikian, satu rupiah anggaran pembangunan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pembentukan rantai ekonomi wilayah.

Ketimpangan Bukan Hanya Ketimpangan Anggaran

Selama ini kita sering melihat ketimpangan Sula dan Taliabu dari perspektif pembagian anggaran.

Berapa APBD Provinsi yang masuk ke Sula?

Berapa APBN yang masuk ke Taliabu?

Berapa kilometer jalan yang dibangun?

Pertanyaan tersebut penting. Tetapi menurut saya belum cukup. Ada bentuk ketimpangan lain yang jarang dibicarakan, yaitu ketimpangan kapasitas perencanaan. Daerah yang memiliki tata ruang mutakhir, data kuat, perencanaan teknis siap, program terukur dan dokumen yang sinkron dengan prioritas pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat mempunyai fondasi yang lebih kuat untuk memperjuangkan program pembangunan. Sebaliknya, daerah yang datang ke pemerintah provinsi atau kementerian hanya membawa proposal tanpa kerangka spasial dan desain pembangunan kawasan yang jelas akan menghadapi persoalan yang lebih kompleks dalam mengintegrasikan program. Dalam perspektif perencanaan wilayah, pembangunan ekonomi tidak berlangsung dalam ruang yang kosong, Penduduk mempunyai lokasi, Sumber daya alam mempunyai lokasi, Pelabuhan mempunyai lokasi, Sekolah, rumah sakit, pusat produksi dan pasar juga mempunyai lokasi. Maka tata ruang, perencanaan pembangunan dan penganggaran tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Sula dan Taliabu Tidak Boleh Hanya Menjadi Wilayah Penghasil

Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu mempunyai sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar: pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan berbagai potensi lainnya. Tetapi kekayaan sumber daya belum otomatis menciptakan kesejahteraan. Pertanyaan terpenting adalah bagaimana potensi tersebut diterjemahkan menjadi struktur ekonomi wilayah yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Jangan sampai Sula dan Taliabu hanya menjadi wilayah penghasil sumber daya, sementara pusat perdagangan, pengolahan, jasa, investasi dan nilai tambah berkembang di wilayah lain. Karena itu:

Jalan bukan hanya soal aspal.

Pelabuhan bukan hanya soal dermaga.

Bandara bukan hanya soal landasan.

Infrastruktur harus dilihat sebagai jaringan yang menghubungkan desa dengan pusat produksi, pusat produksi dengan pelabuhan, pelabuhan dengan pasar, serta masyarakat dengan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Jika hubungan itu terbentuk, pembangunan infrastruktur akan melahirkan efek ekonomi. Jika tidak, kita hanya akan memiliki banyak proyek tanpa berhasil membangun pusat pertumbuhan baru.

Lima Agenda untuk Sula dan Taliabu

Menurut saya, setidaknya ada lima agenda yang perlu didorong secara serius.

Pertama, mempercepat pemutakhiran dan penguatan RTRW Sula dan Taliabu. Tata ruang harus benar-benar menjawab kondisi wilayah setelah perubahan administrasi, perkembangan permukiman, potensi ekonomi dan kebutuhan konektivitas saat ini.

Kedua, mempercepat RDTR pada kawasan-kawasan strategis. RTRW memberikan arah besar pembangunan, sedangkan RDTR diperlukan agar arah tersebut semakin operasional pada kawasan prioritas.

Ketiga, memperkuat sinkronisasi tata ruang kabupaten dengan tata ruang Provinsi Maluku Utara serta kebijakan pemerintah pusat. Sula dan Taliabu tidak boleh direncanakan sebagai ruang yang berdiri sendiri.

Keempat, mengintegrasikan RTRW dengan RPJMD, RKPD dan penganggaran. Jangan sampai tata ruang mengarahkan pembangunan ke satu tempat, sementara program dan APBD bergerak ke arah berbeda.

Kelima, menyusun pipeline proyek strategis Sula–Taliabu berbasis kawasan untuk jangka menengah dan panjang. Kita membutuhkan peta kebutuhan jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, pendidikan, kesehatan dan kawasan ekonomi untuk 5, 10 hingga 20 tahun ke depan. Dengan begitu, ketika Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyusun RKPD dan APBD atau ketika pemerintah daerah memperjuangkan program melalui kementerian/lembaga dan APBN, Sula dan Taliabu tidak datang hanya membawa proposal.

Kita datang membawa desain pembangunan wilayah.

Membangun Sula–Taliabu untuk 20 Tahun Mendatang

Persoalan RTRW tidak boleh dipandang sebagai perdebatan administratif antara pemerintah, DPRD dan instansi teknis. Ini adalah persoalan masa depan Sula dan Taliabu. Sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, saya tentu berkepentingan memperjuangkan agar APBD Provinsi memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Demikian pula program pembangunan pemerintah pusat melalui APBN harus terus diperjuangkan. Tetapi perjuangan anggaran harus ditopang oleh kesiapan daerah. Karena itu, kita tidak cukup hanya bertanya:

Sula dan Taliabu hendak kita bangun menjadi wilayah seperti apa dalam 10, 20 bahkan 30 tahun mendatang?

Apakah menjadi sentra perikanan?

Sentra perkebunan?

Kawasan pariwisata?

Pusat perdagangan antarpulau?

Atau kombinasi dari berbagai keunggulan tersebut?

Jawaban terhadap pertanyaan itu harus diterjemahkan ke dalam tata ruang, perencanaan pembangunan, program dan akhirnya anggaran. Sebab pada akhirnya, ketimpangan pembangunan tidak selalu lahir karena kekurangan uang. Ketimpangan juga dapat lahir ketika sebuah wilayah belum mempunyai desain pembangunan yang cukup kuat untuk menghubungkan potensi daerah, kebutuhan masyarakat, investasi, APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN dalam satu arah pembangunan yang utuh.

Itulah pekerjaan besar kita untuk Sula dan Taliabu. Bukan sekadar memperjuangkan lebih banyak proyek, tetapi memastikan setiap proyek menjadi bagian dari desain besar pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan.